Protes Majelis Adat Dayak Nasional: Suara Bangsa Dayak yang Terabaikan dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Jakarta, 18 Oktober 2024 – Suara-suara lantang penuh nuansa perjuangan dan kekecewaan bergema dari kalangan Masyarakat Adat Dayak. Di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota, di Restoran P4, Seasons City, Jakarta Barat, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se-Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan menyatakan protes atas tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam susunan Kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari ini, Jumat, 18 Oktober 2024, Tamunan Kiting, Ketua DAD DKI Jakarta, tampil sebagai juru bicara, menyampaikan rasa kecewa dan keresahan yang dalam atas minimnya representasi Bangsa Dayak dalam pemerintahan pusat. “Kami dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa putra-putri terbaik Dayak untuk mengisi jabatan menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran,” tegas Tamunan, sambil menyebutkan nama-nama tokoh yang diusulkan, termasuk Bapak Dr. Drs. Marthin Billa, MM., Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M. Si., DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH., Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM dan Katherine Angela Oendoen, SE.

Tamunan Kiting menggarisbawahi bahwa pengabaian terhadap tokoh-tokoh Dayak ini bukan hanya soal kekurangan representasi politik, tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang keadilan dan keseimbangan dalam keberagaman bangsa. Sebagai etnis yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun politik, masyarakat Dayak merasa patut mendapatkan ruang yang lebih signifikan di pemerintahan, terutama dengan pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.

“Pindahnya IKN adalah momentum yang sangat strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Kami adalah tuan rumah Ibu Kota yang baru, dan masyarakat Dayak berharap keterlibatan yang lebih nyata dalam jalannya pemerintahan,” ungkap Tamunan dengan tegas, menggugah perhatian publik.

Tak hanya itu, Tamunan juga menekankan kontribusi besar Kalimantan terhadap Indonesia, khususnya sebagai penghasil pajak dan sumber daya alam. Namun, ironisnya, meski Kalimantan memiliki peran vital bagi perekonomian nasional, putra-putri Dayak tidak pernah diangkat sebagai menteri dalam sejarah pemerintahan Indonesia sejak merdeka. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan.

“Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik, berpotensi, berdedikasi, dan berintegritas. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan. Ini bukan hanya soal representasi, ini adalah soal memberikan hak yang seharusnya,” lanjut Tamunan.

Lebih lanjut, Tamunan mengingatkan bahwa pada pemilu yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan politik yang signifikan kepada pasangan Prabowo-Gibran, dengan memberikan 60% suara. Dukungan ini, menurutnya, seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam memberikan representasi yang layak bagi tokoh-tokoh Dayak.

“Kami menuntut keadilan. Sejak kemerdekaan, belum pernah ada putra putri Dayak yang diangkat menjadi Menteri. Ini adalah ketidakadilan yang harus segera diperbaiki. Kami tidak meminta belas kasihan, kami meminta keadilan bagi putra-putri terbaik kami,” pungkasnya.

Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak berharap bahwa tuntutan ini akan membuka mata pemerintah untuk lebih memperhatikan keberagaman dan memberikan ruang bagi masyarakat Dayak yang telah lama berjuang untuk NKRI. Di tengah geliat pembangunan IKN, suara Dayak terus bergaung, menuntut haknya dalam peran nasional. Bukan sekadar menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi turut serta membangun negeri.

Masih banyak video lainnya yang admin tidak posting disini. Semoga berita ini sampai kepada bapak Probowo Subianto dan Bapak Gibran Rakamuning Raka.