Menanggapi Wacana Presiden Prabowo: Pilkada Melalui Parlemen, Salah Satu Tokoh CDOB Tayan Marsel Angkat Bicara

Kalbarinformasi.com. Jumat, 13 Desember 2024. Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui parlemen menuai beragam tanggapan. Salah satu tokoh CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru) Tayan, bapak Marcelius Mobel, asal Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kab. Sanggau, tinggal di kota Pontianak., turut memberikan pandangannya melalui grup WhatsApp.

Dalam komentarnya, Marsel menyebutkan bahwa tujuan utama dari wacana tersebut, yaitu untuk meminimalkan biaya Pilkada yang sangat tinggi, memang relevan. Namun, ia menilai bahwa solusi mengganti mekanisme Pilkada menjadi pemilihan lewat DPRD untuk bupati/wali kota dan DPR Provinsi untuk gubernur justru bertentangan dengan esensi demokrasi dan semangat reformasi.

1.Mengkhianati Semangat Reformasi
Marsel mengingatkan kembali pada hakikat reformasi 1998 yang mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Menurutnya, mekanisme Pilkada melalui parlemen tidak sesuai dengan semangat tersebut. Ia menegaskan, “Mengembalikan Pilkada ke parlemen adalah bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Mengkhianati reformasi berarti mengkhianati hati nurani bangsa, yaitu rakyat Indonesia.”
Baginya, pemilihan langsung oleh rakyat adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Mekanisme ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung tanpa perantara.

2. Pesta Demokrasi Memang Mahal
   Marsel juga menyoroti argumen mengenai mahalnya biaya Pilkada. Ia menyatakan bahwa mahalnya pesta demokrasi adalah hal yang wajar. “Pilkada adalah pesta rakyat. Waktu itu adalah momen rakyat menikmati uang mereka sendiri. Kenapa harus disesali?” ujarnya.
   Namun, ia memberikan solusi untuk meminimalkan dampak negatif biaya Pilkada, yakni dengan membuat regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat aktif yang ingin mencalonkan diri harus terlebih dahulu melepaskan atribut dan jabatan mereka agar tidak terjadi konflik kepentingan.
3. Pilkada Tetap Harus Langsung
   Di akhir komentarnya, Marsel menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, seharusnya pemerintah memperbaiki sistem yang ada, bukan menghapusnya,” katanya.
   Menurutnya, solusi yang diusulkan oleh pemerintah tidak hanya harus memperhatikan efisiensi biaya, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga. “Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Itu tidak boleh dihilangkan,” pungkasnya.
   Refleksi untuk Masa Depan Demokrasi.

Pandangan Marsel mencerminkan suara sebagian masyarakat yang khawatir wacana ini berpotensi mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Sementara upaya untuk mengefisienkan biaya Pilkada penting, mempertahankan prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif tetap menjadi prioritas.
Maka, dalam mengambil keputusan terkait mekanisme Pilkada, pemerintah diharapkan mempertimbangkan suara rakyat dan semangat reformasi yang menjadi tonggak perubahan besar dalam sejarah bangsa.